Korban Gempa Bangun Kantor Desa Bukan Bantuan Pemerintah, Tapi Swadaya :

Pemerintahan SBY Bohongi Korban Gempa

Tasikmalaya, SPB.

Gempa bumi yang melanda Kabupaten Tasikmalaya dan sekitarnya sampai sekarang masih menyisakan masalah yang belum terselesaikan. Semua akibat banyaknya korban dan kerugian, selain ada dugaan oknum oknum masyarakat dan pejabat yang sengaja berbuat demikian. Sehingga rakyat sebagian kini masih menelan pil pahit dan menderita lahir dan bathin. Warga sumber SPB menuding Pemerintah Pusat yang dipimpin oleh SBY bohongi korban gempa Sukabumi.

PSK Tipu Polisi

Bogor, SPB
Sindy wanita PSK yang telah menandatangani surat pernyataan, karena terjaring razia yang digelar jajaran Polsek Cisarua Bogor,  Jawa Barat.  Nampaknya Jablai yang satu ini tidak akan ada jera-jeranya. Pasalnya dia itu hingga kini masih tetap menjalankan aksinya seperti biasa berprofesi sebagai wanita PSK.

Reformasi Birokrasi Pengadaan Barang/Jasa di Deplu, Harus
Jakarta, SPB
Reformasi birokrasi dan Pengelolaan keuangan Departemen Luar Negeri (Deplu) termasuk tertib pencatatan asset Barang Milik Negara agar meningkatkan penilaian terbaik “Wajar Tanpa Pengecualian” Tahun Anggaran 2009”  adalah dua dari beberapa program 100 hari Menteri Luar Negeri Dr. R.M. Marty M. Natalegawa. Terkait hal itu kalangan masyarakat mengharapkan Birokrasi Deplu yang terkait pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah juga segera direformasi, untuk menghindari kontaminasi KKN dan juga persaingan usaha tidak sehat.
Informasi yang dihimpun wartawan SPB, ditemui beberapa keanehan yang berbau KKN dan persaingan usaha tidak sehat juga tindakan merugikan keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa di instansi yang telah menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (e-Procurement) tersebut. Sebagai contoh adalah pelaksanaan pelelangan Pengadaan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal Ruang Arsip Gedung Garuda Tahun Anggaran 2009 dengan anggaran Rp1.324.011.000,-.

 

Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Curang:
Sekretariat DPR Papua Diduga Sarang KKN
Jayapura, SPB
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua diduga dijadikan sarang KKN oleh oknum-oknum tertentu. Pasalnya, sebanyak 49 (empat puluh sembilan) paket proyek Tahun 2009 yang dibiayai dari APBD Provinsi Papua TA 2009 di instansi tersebut terindikasi curang dan tidak dilelang sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 

Kepsek SMK Gunadarma Jaya Ciputat Tidak Transparan:
Pengadaan Peralatan di Sekolah Standar Nasional Provinsi Banten, Disinyalir KKN
Jakarta, SPB
Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan Sekolah Standar Nasional–Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Banten Tahun 2009 disinyalir sarat dengan KKN. Pasalnya pelaksanaan kegiatan tersebut diduga ada rekayasa dan merugikan keuangan negara karena menghilangkan adanya persaingan usaha yang sehat.
Menurut informasi yang diperoleh wartawan SPB, pelaksanaan lelang proyek dengan total anggaran miliaran rupiah untuk pengadaan peralatan di sekolah-sekolah SMK berstatus SSN di Provinsi Banten tersebut, dilaksanakan secara curang dan tersembunyi tidak diketahui oleh masyarakat umum. Banyak rekanan penyedia barang/jasa yang tidak mengetahui ada kegiatan proyek tersebut.
Sumber wartawan SPB mengatakan, ada indikasi perbuatan melanggar hukum dan tidak transparan dengan cara memalsukan surat kabar untuk pengumuman lelang pengadaan tersebut. Oknum-oknum tertentu diduga telah bersekongkol untuk melakukan KKN dengan modus tindak pidana tersebut, ungkap sumber SPB.

Kasus Dikuburnya Nanti Sihotang, Jemaat HKBP Tanpa Sekramen:
Isteri Ephorus HKBP Mengaku “Terkejut”
Barus, Tapteng-Medan,  SPB
Kasus meninggal dan dikuburnya  Nanti Sihotang, tanpa sekremant tidak saja meninggalkan kesan tak enak dengan keluarga besar dan lembaga HKBP di Indonesia. Tapi juga menyisakan uneg uneg tak enak, belum lagi kalau ada penghukuman akhir zaman yang di hadapan Allah, Tuhan Yang Maha Esa tidak ada yang tersembunyi, dan di sana tidak pakai uang.
Kasus yang menimpa Nanti Sihotang oleh keluarganya, masih terus diupayakan untuk disampaikan ke Pimpinan Pusat HKBP di Pea Raja Tarutung. Jum’at pukul 09.30 Wib, pagi wartawan SPB kembali manghubungi Nomor telepon Pendeta Nelson Siregar yang di terima dengan baik oleh istri dari Pendeta Nelson Siregar. Karena No.telepon seluler Ephorus Pdt. DR. Bonar Napitupulu, S,Th, tidak di ketahuinya dan langsung memberikan No. telp Selulernya ke seseorang bermarga Br. Sitanggang, karena katanya isteri dari Ephorus HKBP Pusat Pearaja DR. Bonar Napitupulu adalah seorang perempuan dari keluarga besar Sitanggang.

 
 

Diduga Preses HKBP Sibolga Sengaja Tidak Mau Melayani, dan Berbohong?
Lindungi Voorhanger HKBP Uratan Resort Barus

Barus, Tapteng-Medan, SPB
Kasus Nanti Sihotang dari HKBP Uratan, Kecamatan Andam, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), merupakan suatu kasus yang perlu dikaji secara luas oleh HKBP. Pasalnya, di seluruh Indonesia HKBP termasuk di Jakarta hanya mengandalkan pendaftaran ulang, bukan memegang teguh sumpahnya kepada Tuhan tentang bagaimana penelusuran anggota jemaat saat ini.
Khotbah-khotbah yang didengar dari mimbar gereja bukan saja di HKBP jelas bahwa para pengurus jemaat seperti Voorgangger, Penetua, Pendeta diibaratkan sebagai “Pengembala”. Apa yang akan ia perbuat sebagai bukti, pelayanan, bukan apa hasil yang akan saya peroleh dari jemaat. Walau sering disalah tafsirkan karena ulah segelintir orang, yang perlu dikaji ulang, sebagai voorgangger, dan pendeta termasuk penetua, tanpa mengajari mereka. Karena kata kata sumber SPB itu adalah berasal dari khotbah khotbah yang bernada indah indah. Tidak ada khotbah yang jelek, walau apakah pelaksanaannya demikian jelek, sebagai ungkapan miris mengenai kasus Nanti Sihotang.


 

Korupsi Berjamaah Dana APBD Gate  Walau Lama Digaruk:
Puluhan Mantan Anggota DPRD 1999-2004 Dipenjarakan

Bogor, SPB
Pemberantasan korupsi sejak dibentuknya KPK sebagai penguat Polisi dan Kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi semakin terlihat. Kalau SBY bilang pada masa pemerintahannya, semakin banyak yang dapat dijaring ada benarnya. Walau namanya keinginan rakyat, selama belum kadaluwarsa, semuanya harus digaruk, dan kalau ada pengajuan izin pemeriksaan dan penahanan kepada SBY jangan ada upaya memperlambat, atau tidak dikeluarkan karena unsur politik, ataum keluarga.
Sebagai bukti, kasus korupsi Dana APBD Kota Bogor yang dikenal dengan APBD-Gate sebesar Rp 6,2 Milyar di Kota Bogor oleh Kejaksaan Negeri Bogor (Kajari) ditindak lanjuti dengan tegas dan nyata. Kejaksaan Negeri Bogor di bawah Andi Muhamad Taufik membuktikan tanpa pandang bulu, siapa saja walau sudah lama sekalipun sebelum kadaluwarsa, yang melanggar hukum akan ditindak tegas. Sebanyak 20 (dua puluh) orang mantan Anggota DPRD Kota Bogor yang sering disebut Dewan  saja yang duduk pada Periode 1999 – 2004, yang sudah berumur 6 th meninggalkan kursinya, pada tanggal 9 Desember 2009 kemarin digaruk dan  berlangsung cukup dratis. Penangkapan ini bertepatan pada Hari Anti Korupsi Sedunia yang mana sempat mendapat reaksi keras dari kuasa hukum maupun keluarga para tersangka yang menyaksikan proses penahanan itu.

 

Irjen Deptan Banyak Sebar Spanduk Slogan "Anti Korupsi"

Kasus Dugaan KKN di Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta Jadi Perhatian

Jakarta, SPB

Banyaknya slogan “Anti Korupsi” di Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Departemen Pertanian (Deptan) yang menjadi andalan Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal departemen ini dalam menjalankan kinerjanya dan menjadi sorotan masyarakat yang melihat slogan-slogan tersebut.

20 Tahun Lagi, Kutub Utara Berubah Jadi Lautan

London, SPB
Kutub utara yang menyimpan sejumlah massa es terbesar di dunia diperkirakan akan menghilang dan berubah menjadi lautan dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke depan.  Para peneliti kutub yang dipimpin oleh Pen Hadow mempresentasikan hasil ekspedisi ilmiah mereka ini dan menyebutkan bahwa perkiraan mereka sangat mungkin bisa terjadi akibat suhu Bumi yang kian memanas.